Kedudukan, Tugas Pokok, Hak & Kewajiban

Kedudukan DPRD

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkududukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

DPRD mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Perda;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan

 

1. Fungsi pembentukan Perda:

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

• menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
• membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
• mengajukan usul rancangan Perda.
   

2. Fungsi Anggaran

• Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
• Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  1. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  2. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  3. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  4. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 

3. Fungsi Pengawasan

• (1) fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  • a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
  • b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; da
  • c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
• Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan  melalui:
  • a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah berupa:
    1. 1. evaluasi kerja;
    2. 2. pembahasan tindak lanjut LHP BPK.
  • b. kegiatan kunjungan kerja berupa:
    1. 1. peninjauan lapangan;
    2. 2. Inspeksi dan/atau inspeksi mendadak.
  • c. rapat dengar pendapat umum; dan
  • d. pengaduan masyarakat.
• Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
• Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
• DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
• permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
• Pelaporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Komisi dilakukan oleh mitra kerjanya

 

Hak-hak DPRD

• DPRD mempunyai hak: 
  1. Interpelasi;
  2. angket; dan
  3. menyatakan pendapat. 
• Anggota DPRD mempunyai hak:
  1. mengajukan rancangan perda;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6. Imunitas;
  7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas dalam bentuk; 
     • pendidikan dan pelatihan;
     • bimbingan teknis; dan
     • workshop/lokakarya/seminar/Forum Group Discussion. h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif. 

Kewajiban Aggota DPRD :

• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
• Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan;
• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
• Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
• Menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
• Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
• Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
• Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengajuan masyarakat;
• Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya; dan
• Mengikuti Rapat-rapat DPRD/kegiatan DPRD lainya yang sudah di agendakan dalam Rapat Badan Musyawarah.